Presiden Jokowi di Muktamar NU ke 33

340 views

???????????????????????????SemeruSatu.com (Jombang): Perhelatan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama dimulai sejak Sabtu 1 Agustus 2015 malam di Alun-alun Jombang, Jawa Timur.  Presiden Joko Widodo langsung membuka muktamar itu. Dalam pidatonya, Jokowi berharap NU menjadi pedoman Islam rahmatan lil alamin. Sebab, Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang dikenal moderat dan toleran.

“Islam moderat dan toleran yang berkembang di Indonesia itu lantaran Indonesia memiliki NU,” kata Jokowi.

Untuk itu, dia tak henti-hentinya berterima kasih kepada Hadratus Syakh Hasyim Asy’ari dan para pendiri NU yang mampu melahirkan organisasi Islam yang menanamkan Islam yang bermanfaat bagi alam semesta. Apalagi NU juga organisasi yang ikut membidani lahirnya negara kesatuan Indonesia. Sejak 1926 kiai-kiai NU menjadi garda terdepan penjaga Pancasila dan NKRI.

Namun, sayangnya, pelaksanaan muktamar ormas Islam yang menjadi pedoman kelompok Islam lainnya ini harus dinodai dengan berbagai polemik di dalamnya. Jauh sebelum muktamar yang juga mengagendakan pemilihan ketua umum ini, ada isu tentang manuver yang dilakukan kelompok tertentu untuk merebut kursi pimpinan tertinggi itu. Hal ini disampaikan Ketua Umum Kebangkitan Bangsa Mulaimin Iskandar beberapa waktu sebelum pelaksanaan muktamar.

Manuver yang dimaksud yaitu munculnya tiket untuk menjadi kandidat pemimpin NU.

Menurut dia, manuver tersebut akan berdampak buruk pada organisasi Islam terbesar di Nusantara itu. “Sungguh disayangkan untuk pemimpin organisasi seperti NU ternyata ada tiket-tiketnya segala,” kata Cak Imin.

Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini menjelaskan ia telah mencium gelagat ketidakberesan pada muktamar NU. Muhaimin mengatakan, informasi gelagat buruk yang masuk pada dirinya berasal dari berbagai daerah.

“Saya mengendus informasi dari kawan-kawan di daerah, untuk jadi ketua PBNU itu ada tiket. Sudah mulai pakai tiket-tiketan, sungguh disayangkan,” kata dia.

Anggota DPR RI ini menjelaskan tiket untuk maju sebagai calon ketua PBNU itu dikhususkan bagi kandidat yang berasal dari luar Pulau Jawa. Namun, Muhaimin enggan menjelaskan lebih lanjut.

NU yang tak sesuai dengan fitrahnya ini tak dibantah  tokohnya sendiri yaitu KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah yang juga digadang sebagai calon ketua umum. Dia meminta agar oknum-oknum yang ingin merusak NU segera menghentikan tindakannya. Kata dia, NU didirikan oleh para ulama yang tinggi ilmunya, sehingga tidak boleh dikotori praktik yang tidak baik.

“Hentikan. Jangan manfaatkan NU untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujarnya disela pelaksanaan Muktamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur, Minggu, 2 Agustus 2015.

NU harus mulai diperbaiki pelan-pelan. Untuk itu dia memperingatkan secara khusus, bagi pihak-pihak yang datang ke muktamar, dengan niat melakukan politik uang demi mewujudkan keinginan mereka.

Menurut dia, NU telah kehilangan ruh jihad, berganti dengan munculnya semangat pragmatisme. Mereka yang menginginkan pragmatisme diminta berada di partai, jangan di NU yang merupakan organisasi masyarakat (ormas).

Psywar di Pemilihan Rais Aam

Perang urat syaraf (psywar) mewarnai hari kedua Muktamar NU. Suasana terlihat mulai memanas. Kedua kubu Gus Sholah dan incumbent, Said Agil Siraj, mulai melancarkan perang urat syaraf.

Pokok permasalahan yang menjad isu hangat terkait penolakan pemilihan Rais Aam secara musyawarah mufakat melalui sembilan orang formatur yang dibentuk atau  lazim disebut ahlul halli wal ‘aqdi (AHWA).

Metode pemilihan ini didukung kubu incumbent, Said Agil Siradj. Sedang kubu Gus Sholah terang-terangan menolak  karena dianggap tidak demokratis. Maka saling tuding dan debat  pun terjadi.

Dalam jumpa pers kubu Gus Sholah yang digelar di Media Center Muktamar NU, Minggu (2/8/2015) siang. Andi Jamaro Dulung, mantan Ketua PBNU periode 1999-2004 melontarkan pernyataan cukup pedas. “Panitia tidak profesional, berpihak.  Saya banyak mendengar ada peninjau diusulkan parpol sebagai peserta, jumlahnya ratusan. Mereka  mempengaruhi opini di forum komisi atau pleno,” ungkapnya.

Bagi dia, peraturannya jelas tentang peserta muktamar. Mereka diundang dan punya massa sah jadi peserta. “Tidak boleh ada syarat sepakat dengan AHWA atau tidak,” ucapnya.

Ia mensinyalir  ada partai yang punya kepentingan.  “Tapi yang sopan, NU milik semua orang. Memangnya NU hanya milik PKB? Ada  orang PPP, Golkar, PDI  dan lain-lain di  NU. Mereka sopan-sopan. Itu kepentingan politisi yang keblinger,” kata dia.

Menurutnya menyangkut AHWA, Munas Alim Ulama sepatutnya membahas masalah-masalah keagamaan yang menyangkut kehidupan umat dan bangsa. Bukan memutuskan peraturan organisasi yang menyangkut mekanisme pemilihan Rais Aam saat pelaksanaan muktamar. Untuk memutuskan mekanisme pemilihan itu wewenang Konferensi Besar (Konbes).

Ia menjelaskan sistem AHWA seakan dipaksakan dengan mewajibkan para peserta muktamar menandatangani surat peryataan dengan mendukung sistem AHWA dan menyetorkan sembilan nama untuk calon. Padahal hal itu telah melanggar aturan yang tidak sesuai dengan AD ART Bab XX pasal 72.

Rais Syuriah NU Lampung KH Ngaliman mengklaim, sedikitnya ada 27 pengurus wilayah (setingkat provinsi) yang menolak keputusan menerapkan sistem AHWA atau musyawarah mufakat para kiai senior untuk memilih rais aam pada muktamar.

Dengan sistem itu, kata Ngaliman, berarti rais aam tak lagi dipilih para peserta muktamar yang merupakan utusan pengurus daerah se-Indonesia, melainkan ditentukan sejumlah kiai senior atau kiai khos.

Ngaliman dan 26 ketua pengurus wilayah NU se-Indonesia menuntut pengurus besar NU mencabut keputusan yang dibuat dalam forum Musyawarah Nasional  Alim Ulama pada 14 Juni 2015 itu. Dia beralasan, sistem itu meniadakan peran atau partisipasi pengurus daerah.

Ngaliman bersama Rais Syuriah Pengurus Wilayah NU Sulawesi Tengah, KH Jamaluddin Mariajang, mengaku telah menyampaikan surat resmi penolakan kepada pengurus besar NU.

Surat itu didukung pula para ketua dan rais syuriah pengurus wilayah NU se-Indonesia, yakni Bali, NTB, NTT, Sulteng, Sultra, Sultra, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Untuk kawasan Indonesia bagian barat, Aceh, Sumut, Sumbar, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Kalbar, Kalteng,  Kaltim, dan Kaltara.

Namun, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor –organisasi sayap pemuda NU–, Nusron Wahid, mengatakan metode musyawarah mufakat itu sudah diputuskan dalam munas, forum tertinggi setelah muktamar. Forum itu dihadiri 27 dari 34 pengurus wilayah NU se-Indonesia. Ditambah para pimpinan pengurus besar NU.

“Karena itu, tidak ada alasan bagi siapa pun yang mengatasnamakan NU untuk menolaknya. Kalau ada yang tidak setuju, kenapa tidak hadir dan berargumentasi di depan para kiai, di depan para syuriah yang lain, terutama di depan para kiai sepuh (senior),” kata Nusron dalam keterangan tertulis yang diterima VIVA.co.id.

Nusron mengaku bersikap keras seperti itu, karena keputusan itu telah disepakati para kiai. Maka, semua wajib mendengar dan menaati.

Sementara, saat ini hanya satu orang yang disinyalir kuat menjadi Rais Aam. Dia adalah Hasyim Muzadi. Dia didukung pemimpin tarekat Habib Luthfi Ali bin Yahya.

Habib Luthfi, yang juga pemimpin Jam’iyyah Ahlut Thoriqoh al-Mu’tabaroh an-Nahdlyiiyah (Jatman), menilai sosok Hasyim Muzadi sebagai sosok yang tepat menjadi rais aam di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sekarang. Katanya, NU memerlukan tokoh yang bersedia dan memiliki kemampuan mengurusi organisasi yang didirikan Hasyim Asy’ari itu. (eru)

 sumber:viva.co.id

 

Category: Forum, Indeks Berita