Komisi III DPR RI Sidak di Kantor Kemenkunham

292 views

5 DPR RI Ke HAMSemerusatu.com (Surabaya): Banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan maupun penegakan hukum di Jawa Timur dijadikan atensi tersendiri oleh anggota Komisi III DPR RI dapil Jawa Timur.

Selama beberapa hari ini, empat anggota DPR RI dipimpin ketua rombongan Dossy Iskandar Prasetyo bersama Adies Kadir, Taufiqul Hadi dan Wihadi Wiyanto melakukan kunjungan ke berbagai institusi yakni Polda, Kejati dan kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkunham).

Seperti Rabu (5/8/2015), para wakil rakyat itu mendantangi Kantor Kemenkumham dan jajaran meliputi Kantor Imigrasi Waru, Rutan Medaeng dan Lapas Porong.

Dalam sidak itu, anggota komisi hukum ini secara bergantian mempertanyakan tekait pelayanan di kantor keimigrasian, proses pembebasan besyarat (PB), maraknya peredaran jarinan narkoba melalui LP, kurangnya pengawasan WNA yang mengunakan paspor kunjungan untuk bekerja hingga melubernya penghuni Rutan Klas I Medaeng yang sudah tidak layak.

Bukan hanya menanyakan keluhan masyarakat, komisi ini juga berusaha memberikan solusi atas kendala yang dihadapi.

“Memang banyak yang perlu kita tanyakan terkait keluhan masyarakat yang kita terima. Tentunya, kita juga memberikan solusi atas kendali yang dihadapi. Misalnya kita sharing untuk mencari jalan keluar. Tetapi ketika ada persoalan yang dikeluhakan masyarakat, kita meminta untuk memperbaiki. Terutama maslah pelayanan di kantor imigrasi sampai proses PB yang kita dengar selama ini yang penuh tanda tanya,” ujar Dossy, anggota Fraksi Partai Hanura dari Dapil Jatim VIII seperti dilansir dari laman beritajatim.com.

Berbeda dengan Adies Kadir, yang cenderung menyoroti jaringan peredaran narkoba yang diduga dikendalikan dari jaringan lapas yang merupakan tanggungjawab Kemenkumham. Dengan maraknya peredaran narkoba dari dalam lapas, seolah meyakinkan jika ada keterlibatan dari orang dalam.

“Ini sangat ironis sekali, peredaran narkoba kok bisa dikendalikan dari dalam lapas. Tadi juga kami tanyakan kepada kepala kanwil. Sejauh mana penanganan atas masalah ini. Kalau memang itu terjadi dan ada keterlibatan oknum, agar ada tindakan tegas,” bebernya.

Wihadi Wiyanto, anggota Fraksi Gerindra ini justru menyoroti terkait kinerja imigrasi yang dinilai lemah dalam pengawasan orang asing yang menggunakan paspor kunjungan. Yang terjadi di lapangan, penggunaan paspor itu dijadikan senjata untuk bekerja di Jawa Timur yang cenderung bisa mematikan perekonomian masyarakat menengah ke bawah.

“Kondisi di lapangan, seringkali kita jumpai orang asing over stay. Jika visa kunjungan batas waktu sampai 20 hari, harus lebih diketati. Ternyata dengan visa kunjungan itu, orang asing malah bisa bekerja disini. Karena jika tanpa ada pengetatan pengawasan, akan membahayakan perekonomian kita khususnya menengah ke bawah. Untuk itu, kami berharap penegakan pengawasan hukum harus betul-betul dijalankan. Kalau maksimal hanya 20 hari, yaa..harus 20 hari. Contoh di Bojonegoro, dari visa kunjungan malah bisa bangun pabrik keramik,” katanya. (eru)

Category: Indeks Berita, Jatim