Melalui ASEANAPOL Masalah Hukum Lintas Negara Bisa Teratasi

380 views

?????????????????????????Semerusatu.com (Jakarta): Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti (tengah) didampingi Kadiv Humas Polri Irjen Pol Anton Charliyan (kiri) dan Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol Sugeng Priyanto memberikan keterangan pers mengenai pelaksanaan Konferensi ASEANAPOL ke-35 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, (4/8/ 2015).

Konferensi tahun ini mengangkat tema “Menciptakan Hubungan yang Lebih Erat dan Harmonis dalam rangka Menciptakan Perdamaian, Keamanan, dan Kestabilan di Kawasan ASEAN”.

Konferensi itu menjadi salah satu moment evaluasi kinerja yang berharga bagi Kepolisian masing-masing negara. Tak terkecuali bagi Polri, dalam hal ini Bareskrim yang juga tengah gencar mengusut perkara korupsi.

Salah satu isu yang mencuat adalah isu mengenai penanganan dugaan korupsi PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dalam penjualan Kondensat. Kabareskrim Komjen Budi Waseso mengakui, hal tersebut mengalami kendala dari segi teknis hukum, karena tersangkanya ada yang di luar negeri, yakni Singapura. Karena itu, melalui ASEANAPOL kini, pihaknya akan mencoba mencari solusi-solusi sehingga kebuntuan-kebuntuan masalah hukum bisa dilewati.

“Ada beberapa kasus seperti penanganan kasus TPPI (kondensat) dan beberapa kasus juga yang pelakunya ada di luar negeri dan yang bersangkutan dilindungi oleh Undang-undang disana,” ujar Buwas, di Bareskrim Mabes Polri.

Untuk itu, menurut Kabarekrim, diharapkan melalui ASEANAPOL permasalahan hukum lintas negara ini dapat teratasi dengan tetap menghargai peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara.

“Mereka perlu diberi penjelasan supaya mereka melihat dan mempertimbangkan. Kalau memang dirasa perlu akan ditindaklanjuti mereka, termasuk progres mengusulkan perubahan undang-undang,” katanya.

Maklum, antara Indonesia dengan tetangga dekat, yakni Singapura, belum ada perjanjian ekstradisi. Adapun, terkait penanganan masalah koruptor Indonesia yang melarikan diri ke Singapura, melalui tim pemburu koruptor yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung, pernah juga dilakukan kerjasama timbal balik atau (mutual legal assistance). Namun, hal itu masih melihat sejauh mana kebutuhan dari masing-masing negara.

Sebenarnya, masalah koruptor yang berada di Singapura dan cenderung menjadi tempat pelarian terdekat bagi pihak yang bermasalah dengan hukum di Indonesia, bukan hanya terjadi pada kasus Kondensat.

Jauh sebelum itu muncul, beberapa koruptor kakap tercatat buron ke Singapura. Sebut saja pengemplang dana BLBI 169 miliar, Samadikun Hartono, mantan Wakil Komisaris Bank Surya Bambang Sutrisno, serta kasus korupsi cessie Bank Bali senilai Rp546 miliar Joko S. Chandra, juga tercatat sempat pergi ke Singapura. Dan, proses ekstradisi ke duanya sampai saat ini tak kunjung ada.

Karena itu, hasil nyata melalui ASEANAPOL ini melalui sinergitas penegak hukum di masing-masing negara bisa terwujud guna menjawab kebuntuan hukum yang selama ini menjadi kendala. Bahkan, Komjen Buwas, menegaskan, terkait persoalan kebuntuan hukum itu tidak hanya korupsi, melainkan juga kejahatan-kejahatan transnasional lainnya.

“Semua yang menyangkut hambatan pengungkapan kasus, jika itu berkaitan dengan negara lain, akan kita prioritaskan untuk dibahas. Seperti kemarin, masuknya narkoba dari China, harusnya mereka ada pencegahan, bukan lepas aja,” tandasnya seperti dilansir dari tribratanews.com. (eru)

 

Category: Headline, Indeks Berita, Mabes Polri