Program Perumahan Berkelanjutan Bagi TNI/POLRI

866 views

Oleh: Kompol Lukman Cahyono SIK MH

5 Kompol Lukman  1SERINGKALI kita dengar di media mengenai konflik yang terjadi antara keluarga purnawirawan dengan pihak instansi TNI/Polri yang melakukan penggusuran. Hal ini terjadi karena pihak anggota keluarga purnawirawan tersebut memang tidak memiliki rumah pribadi dan hanya menggantungkan hidupnya pada rumah dinas yang memang sebenarnya sudah tidak boleh ditempati lagi.

Bahkan tidak jarang anggota keluarga tersebut mengaku bahwa mereka selama ini sudah membayar “uang ganti kunci” kepada beberapa oknum yang menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki agar penempatan rumah dinas tersebut tidak dipermasalahkan. Entah menyadari atau tidak bahwa perbuatan tersebut salah, yang jelas apa yang telah mereka lakukan dengan membayar “uang ganti kunci” hanya mengulur-ulur waktu sebelum rumah tersebut disita oleh Negara.

Mengutip penelitian/tesis yang ditulis oleh Rastika Lemdikasari tentang Tinjauan Yuridis mengenai Pemindahan Hak Menempati Rumah Dinas di Kepolisian, dalam rangka penyelesaian Magister Kenotariatan-nya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012, didapat tiga kesimpulan terkait dengan masalah-masalah tersebut di atas.

Pertama, regulasi mengenai pengelolaan rumah dinas, dalam hal ini, Skep Kapolri No.17/VIII/2001 tentang Petunjuk Administrasi Ketentuan-Ketentuan Penggunaan Perumahan Dinas di Lingkungan Polri belum dilaksanakan secara maksimal sehingga masih terdapat banyak penghuni rumah dinas yang tidak mengetahui mengenai regulasi tersebut.

Kedua, dalam praktek penghunian rumah dinas masih banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan seperti kepemilikan Surat Ijin Penghunian (SIP), pengendalian dan pengawasan dari pihak yang berwenang terhadap keluar-masuknya penghuni, serta pelaksanaan hak dan kewajiban penghuni rumah dinas.

Ketiga, belum efektifnya perbandingan antara rumah dinas dan jumlah personel Polri sehingga belum bisa mewujudkan pemenuhan hak dasar Anggota Polri untuk menghuni rumah dinas guna meningkatkan profesionalisme kinerja Polri itu sendiri.

Selain tiga kesimpulan tersebut di atas, Rastika juga menyampaikan tiga saran. Pertama, hendaknya dilakukan penataan dan pembenahan regulasi penghunian regulasi dalam bentuk UU, dimana perlu pula dilakukan sosialisasi mengenai Skep Kapolri No.17/VIII/2001 dan berkomitmen tinggi untuk menerapkan sanksi tegas yang konsisten bagi setiap pelanggar.

Kedua, melakukan studi banding dengan regulasi penghunian rumah dinas yang diperuntukan bagi Anggota TNI AU, dimana pelaksanaannya telah dilakukan sesuai prosedur dan komitmen yang tinggi, baik oleh instansi yang berwenang, maupun oleh Anggota TNI AU tersebut selaku penghuni rumah dinas.

Ketiga, guna meningkatkan eksistensi rumah dinas agar dapat mendukung pelaksanaan tugas secara efektif, serta meningkatkan kesejahteraan Anggota Polri, maka hendaknya Polri mempertimbangkan untuk menggunakan rumah susun sebagai kesatrian dan rumah dinas/asrama bagi Anggota Polri secara umum.

Kesimpulan dan saran dalam penelitian tersebut mungkin memberikan gambaran masalah dan rekomendasi yang cukup efektif untuk jangka pendek, namun belum menyelesaikan masalah dalam jangka panjang, yaitu keberlanjutan perumahan ketika Anggota TNI/Polri tidak aktif lagi, baik karena memasuki usia pensiun maupun cacat atau meninggal dunia pada saat aktif.

Hingga saat ini, Anggota TNI/Polri yang ingin memiliki rumah sendiri dapat menggunakan program kredit perumahan yang difasilitasi oleh YKPP. Fasilitas ini mungkin diberikan karena dalam skema perumahan dinas bagi Anggota POLRI tidak disediakan Rumah Negara Golongan III, yaitu rumah dinas yang dapat dialihkan kepada si penghuni melalui pembelian yang biasanya berlaku pada beberapa perumahan dinas PNS sesuai PP No.40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.

Sebenarnya dalam beberapa peraturan yang berlaku hingga saat ini, terdapat peluang untuk membuat sebuah sistem penyediaan perumahan bagi Anggota TNI/Polri beserta anggota keluarganya. Keppres No.56 Tahun 1974 telah menyebutkan bahwa iuran 3,25% dari penghasilan sebulan Pegawai Negeri (termasuk Anggota TNI/Polri) dan Pejabat Negara digunakan untuk Tabungan Hari Tua dan Perumahan.

Namun ketika PP No.67 Tahun 1991 tentang ASABRI berlaku, maka iuran sebagaimana dimaksud dialokasikan ke dalam 9 program ASABRI yang tidak satupun menyediakan tabungan perumahan. Padahal sejatinya bagian dari iuran tersebut harus digunakan untuk tabungan perumahan.

Program tabungan perumahan adalah alternatif solusi yang dapat digunakan dalam rangka menjawab masalah keberlanjutan kepemilikan rumah, terutama bagi Anggota TNI/Polri yang sudah tidak aktif lagi. Apalagi memang terdapat ketentuan yang mengamanatkan dalam peraturan yang hingga saat ini masih berlaku.

Salah satu skema yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan prinsip asuransi sosial, dimana iuran 3,25% tersebut salah satunya dialokasikan untuk program tabungan perumahan dan ketika seseorang telah resmi diangkat sebagai Anggota TNI/Polri, maka yang bersangkutan diberikan rumah/apartemen dengan plafon tertentu, misalnya setingkat Rumah Sangat Sederhana atau Apartemen Bersubsidi.

Pemerintah selaku pemberi kerja dan Anggota TNI/Polri sebagai pekerja mengiur setiap bulannya. Rumah tersebut otomatis menjadi milik Anggota TNI/Polri atau ahli warisnya ketika Anggota TNI/Polri memasuki usia pensiun, cacat, atau meninggal dunia pada saat aktif. Dengan demikian, program perumahan bagi Anggota TNI/Polri dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Penyelesaian yang holistik tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi dan pemberian sanksi, namun harus terintegrasi. Oleh karena itu diperlukan integrasi antara program rumah dinas dan iuran 3,25% yang selama ini tidak dialokasikan untuk tabungan perumahan. (*)

Penulis: Pasis Sespimmen Polri Dikreg 55

 

Category: Forum, Indeks Berita