Perubahan Mind dan Cultur Set Polri

1146 views

5 Kompol Kelana Jaya SIKOleh: Kompol Kelana Jaya, SiK

DALAM mereformasi diri, Polri telah melakukan berbagai terobosan kongkrit melalui langkah pembenahan tiga aspek yaitu apek struktural, instrumental, dan kultural. Langkah ini mau tidak mau harus diwujudkan untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap kinerja Polri yang mengarah pada pembangunan paradigma polisi sipil.

Paradigma baru Kepolisian telah memberikan arah yang jelas bagaimana Polri harus berpikir, dan berperilaku/bertindak, yakni Polri haruslah profesional, menegakkan supremasi hukum, menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia  (HAM), demokratisasi, transparansi, akuntabilitas, dan protagonis dalam melaksanakan pelayanan Kondisi ini menuntut adanya perubahan kerangka berpikir (mind set) yang meliputi cara berpikir, cara pandang, dan cara berperilaku pada segenap anggota Polri.

Membangun paradigma baru sebagaimana digambarkan di atas menjadi nilai-nilai dan perilaku anggota Polri (budaya Polisi) sehingga tergambar dalam perilakunya dalam pelaksanaan tugas, tentu bukanlah hal yang mudah.

Hal itu disebabkan berapa faktor, antara lain pertama, reformasi Polri belumlah terlalu lama, sementara  paradigma lama telah terinternalisasi menjadi perilaku pada sebagian besar anggota Polri, baik melalui proses pendidikan maupun dalam pelaksanaan tugas- mungkin sebagian sudah mencoba melepaskan diri dari paradigma lama,  namun belum diimplementasikan dalam bentuk perilaku.

Kedua, sosialisasi dan internasilisasi nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik Polri belum menyeluruh dan  menyentuh anggota Polri pada berbagai level kepangkatan dan unit organisasi.

Ketiga, Kondisi lingkungan strategis, baik lingkungan global maupun regional  telah memberikan implikasi penting bagi dinamika keamanan dalam negeri, yang ditandai munculnya konflik, persaingan, kekerasan yang dilakukan masyarakat, sehingga penegakkan supremasi hukum masih memerlukan pendekatan paradigma lama.

Belum terciptanya paradigma baru dalam perilaku pelaksanaan tugas dapat terlihat pada beberapa peristiwa yang menunjukan fenomena belum terbangunnya perilaku berdasarkan paradigma baru Polri.

Sekedar contoh, dapat dilihat beberapa kasus yang berkaitan dengan kondisi tersebut, antara lain   Kasus  pimpinan yang melakukan pemukulan terhadap anak buahnya, pelecehan seksual, penyalahgunaan wewenang (KKN), serta masih banyaknya keluhan terhadap pelayanan yang dilakukan anggota Polri.

Kondisi ini perlu mendapat perhatian yang serius Polri untuk segera mungkin melakukan akselerasi perubahan cultural, baik melalui berbagai pelatihan dan pendidikan maupun dalam pelaksanaan tugas. Hal ini mengingat keberhasilan tahapan strategi berikutnya amat ditentukan oleh  strategi yang pertama, kegagalan strategi membangun kepercayaan (trust building) masyarakat terhadap Polri akan memperpanjang kegagalan pembangunan Polri secara keseluruhan.

Untuk mempercepat perubahan kultur Polri, Kadarmanta (2007) memberikan beberapa langkah : Pertama, meningkatkan kualitas komptensi SDM, untuk itu maka baik struktur maupun kultur hendaknya didesain sesuai dengan kebutuhan akan tantangan tugas serta pesatnya perubahan yang terjadi di era globalisasi.

Kualitas komptensi akan tercapai setelah melalui proses panjang dan berliku karena harus disertai komitmen kuat oleh SDM dan Polri itu sendiri didalam  mempersiapkan generasi penerus Polri. Berkaitan dengan masalah komptensi SDM ini,  maka peranan pembangunan instrument yakni piranti lunak (software) tentang Sistem Pendidikan Polri yang berbasis kompetensi yang dibarengi penerapan pendidikan yang konsisten.

Kedua, menginternalisasikan nilai-nilai kedalam perilaku anggota Polri. Setiap organisasi dapat dipastikan memiliki kultur atau nilai-nilai budaya  yang diyakini dapat menjadi sarana mempererat anggotanya serta menumbuhkembangkan kinerja organisasinya.

Demikian pula dengan organisasi Polri memiliki budaya organisasi, sebagai institusi penegak hukum, Kepolisian secara universal dituntut menerapkan prinsip-prinsip perilaku penegak hukum yang termuat didalam Code of Conduct for Law Enforcement dengan delapan pasalnya yang merupakan kandungan Resolusi Umum PBB.

Prinsip pedoman perilaku penegak hukum ini dianjuran dan menjadi kewajiban negara-negara beradab dan demokratis untuk menerapkannya, agar dapat mewujudkan anggota Polri yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM.

Disamping itu, Polri telah menetapkan nilai-nilai yang harus menjadi pedoman dan perilaku anggota Polri dalam menjalankan tugasnya yakni nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya, serta Kode Etik Polri. Keberhasilan internalisasi nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya, dan Kode Etik Polri akan mempercepat perubahan  cultur Polri.

Ketiga, perlu dilakukan antisipasi adanya kecenderungan perilaku menyimpang dalam kultur individu anggota Polri  dan kultur organisasi kepolisian, sangat diperlukan langkah-langkah untuk mengeleminir perilaku menyimpang baik yang terkait dengan tindak kriminal maupun yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM, antara lain : (1) Perilaku anggota Polisi yang menampilkan diri untuk menekan dan menakuti masyarakat guna mencari keuntungan diri pribadi.

Perilaku ini menggambarkan betapa arogannya sosok polisi, sehingga figure Polisi sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat semakin jauh darinya,  (2) anggota Polri yang melakukan pemerasan, (3)  pembekingan judi atau  tindakan melawan hukum lainnya,  (4) oknum anggota Polri  melakukan tindakan melawan hukum berat seperti perampokan, pembunuhan , dan lain-lain., (5) penyimpangan terhadap visi misi  dan doktrin Polri. Terhadap berbagai penyimpangan ini perlu dilakukan tindakan berupa sanksi yang tegas dan tanpa diskriminasi.

Hal yang perlu mendapat perhatian adalah perlunya dilakukan pembinaan yang simultan terhadap para anggota Polri.

PBB telah memberikan pedoman untuk melakukan pembinaan terhadap anggota Polri antara lain pendidikan yang memadai (well educated, terlatih secara memadai (well trained), tersedianya sarana prasarana (well equipped), dan kesejahteraan yang memadai (well fare).

Didalam penyelenggaraan pendidikan Polri perlu dilakukan upaya internalsiasi nilai-nilai Polisi Sipil, antara lain : (1) terapkan esensi nilai-niai demokrasi dan HAM kedalam kurikulum, (2) mengembangkan nilai-nilai sipail dalam pendidikan Kepolisian. Gaya pendidikan dan pelatihan model militer pada masa lalu sudah kurang relevan, (3)  mengefektifkan komisi etika dan disiplin di tiap tingkatan pendidikan; (4) mengedepankan fungsi control dalam seluruh kegiatan  dari pimpinan pusat kepolisian serta komisi kepolisian  dalam pelaksanaan pendidikan di setiap jenjang, (5) mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan kajian yang konsen terhadap HAM dan demokrasi. (*)

Penulis: Pasis Sespimmen Dikreg 55

Category: Forum, Indeks Berita