Penerbitan SIM dan STNK Mendukung Proses Penegakan Hukum

707 views

??????????????SemeruSatu.com (Jakarta):  Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti menegaskan, Polri hanya melaksanakan tugas yang diamanatkan undang-undang dalam hal melakukan penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Di satu sisi, kata Kapolri, kewenangan Polri terkait penerbitan SIM dan STNK telah mendukung berjalannya proses penegakan hukum secara efektif dan optimal. ”Kami tidak melampaui tugas kepolisian karena memang diatur undang-undang,” ujar Badrodin kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/8/2015).

Seperti diberitakan, pekan lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana gugatan terhadap kewenangan Polri dalam bidang administerasi yakni terkait kewenangannya melakukan penerbitan SIM dan STNK.

Pihak penggugat antara lain, Alissa Q Munawaroh Rahman, Malang Corruption Watch, dan YLBHI menggugat sejumlah pasal dalam UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan UU no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena menilai kewenangan administerasi Polri terkait SIM dan STNK, tidak sesuai dengan tugas dan kewenangan Polri sebagai penegak hukum dan fungsi pengamanan seperti diatur dalam UUD 1945.

Kapolri mengaku tidak mempersoalkan gugatan tersebut. Namun yang jelas, tegas Badrodin, terkait kewenangan Polri dalam hal penerbitan SIM dan STNK telah banyak hal yang dilakukan dalam pengungkapan kasus kejahatan secara lebih efektif. ”Selama ini banyak kasus yang terungkap dari kewenangan pembuatan SIM dan BPKB,” lanjut mantan Kabaharkam itu.

Dijelaskan,  salah satunya adalah kasus Bom Bali, yang pengungkapannya berawal dari proses identifikasi kendaraan.” Kami   tidak setuju bila proses pengurusan SIM dan STNK diserahkan kepada lembaga pemerintah. Sebab, saat ini proses penertiban yang dilakukan oleh Polri sudah baik dan sesuai prosedur,” tandas Jenderal Polisi berbintang empat itu seperti dilansir dari laman tribratanews.com.

Adapun soal adanya negara lain yang menyerahkan soal pengurusan SIM bukan kepada Polisi, hal tersebut merupakan kebijakan dari masing-masing negara. ”Kami bekerja dengan baik dan saya rasa setiap negara punya peraturan yang berbeda-beda jadi wajar kalau Indonesia mempercayakan Polri untuk mengurusi penerbitan masalah ini,” tandasnya

Sementar itu,  Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menerbitkan Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi gugatan itu, pakar hukum tata negara Margarito Kamis berpendapat, kewenangan polisi menerbitkan SIM dan STNK tidak bertentangan dengan UUD 1945. Menurutnya, kewenangan itu justru merupakan bagian dari penegakan hukum.

“Kewenangan itu kan diatur dalam undang-undang. Karena diatur dalam undang-undang maka polisi wajib melaksanakannya. Bagi saya, tidak ada pertentangannya dengan undang-undang dasar, karena itu bagian dari penegakan hukum,” kata Margarito Kamis kepada Tribratanews.com saat dihubungi, Senin (10/8/2015).

Selain soal itu, isu hukum soal kewenangan penerbitan SIM dan STNK yang pada akhirnya menjadi tidak efektif karena fungsi penegak hukum yang melaksanakan fungsi administerasi juga ditanggapi oleh Margarito Kamis. “Bagi saya, argumen itu tidak relevan. Korupsi kan bisa ada di mana-mana,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, pasal-pasal yang digugat terkait dengan kewenangan menerbitkan STNK yakni, dalam Undang-Undang Kepolisian yaitu Pasal 15 ayat (2) huruf b sepanjang frasa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, berwenang:

Menyelanggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, sepanjang frasa Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya UU LLAJ, sepanjang frasa Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni Pasal 64 ayat (4), Pasal 64 ayat (6), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (6), Pasal 69 ayat (2), Pasal 69 ayat (3), Pasal 72 ayat (1), Pasal 72 ayat (3) dan Pasal 75. Sedangkan terkait SIM, Pasal-Pasal dalam UU LLAJ Pasal 85 ayat (5) sepanjang frasa Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 87 ayat (2) Dan terakhir Pasal 88.

Pihak pemohon meminta Hakim Konstitusi mencabut pasal-pasal tersebut karena dinilai bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” (eru)

Foto: Kapolri

Category: Forum, Headline, Indeks Berita, Indonesia