Karakter Pemimpin Sebagai Agen Perubahan Protagonis dan Visioner

1234 views

C360_2013-12-03-12-45-00-584Oleh: Kompol Kelana Jaya, SIK

PERKEMBANGAN lingkungan organisasi yang terus mengalami perubahan, baik eksternal maupun internal merupakan suatu keniscayaan. Namun di masa kini kecepatan dan intensitas perubahan lingkungan tersebut berlangsung begitu cepat, penuh dinamika dan turbulensi. Bahkan seringkali bersifat diskontinyu sehingga bukan saja menyulitkan, tetapi dapat mengancam keberlangsungan hidup suatu organisasi.

Demikian pula halnya dengan Polri, sebagai organisasi publik di tengah kuatnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik Polri telah melakukan berbagai perubahan mulai aspek instrumental, struktural hingga kultural.

Pelayanan Polri merupakan bagian dari administrasi negara yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk menuju pelayanan Polri yang prima dan sesuai dengan cita-cita reformasi Polri sehingga dapat meningkatkan citra Polri yang positif di masyarakat.

Reformasi Polri yang sedang berlangsung ini dirasakan belum optimal, hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan masyarakat (public complain) terhadap kinerja Polri di bidang pelayanan yang belum berpedoman pada etika profesi Polri, salah satunya masih ada anggota bersikap antagonis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan masyarakat mengharapkan anggota yang memiliki postur protagonist yakni terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya ke dalam tugas-tugasnya atau yang cocok dengan masyarakatnya (etika kemasyarakatan).

Salah satu indikator terwujudnya rasa percaya masyarakat terhadap kinerja Polri adalah dilihat dari tinggi rendahnya public complain atas ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Polri di bidang pelayanan.

Hal ini tentu saja sejalan dengan apa yang telah diamanatkan dalam Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri bahwa setiap anggota Polri wajib untuk menjaga dan melaksanakan etika kemasyarakatan.

Salah satu faktor yang bisa menjadikan Polri lebih profesional dalam pelaksanaan tugas pelayanan adalah faktor kepemimpinan. Kepemimpinan disini dapat diartikan kepemimpinan yang mampu membawa organisasi Polri menjadi lebih mantap dalam pelaksanaan tugas pokoknya.

Kepemimpinan yang diharapkan adalah kepemimpinan sebagai agent of change yang artinya pelopor bagi organisasinya untuk melakukan perubahan sebagai organisasi yang menunjung tinggi hukum dan HAM, taat hukum, demokratis, transparan dan akuntabel, pemimpin yang memiliki integritas tinggi, profesional dan mampu membawa perubahan dalam organisasinya demi terwujudnya pelayanan prima kepolisian.

Kepemimpinan visioner adalah pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan  bersama-sama oleh para anggota organisasi dengan cara memberi arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas (Diana Kartanegara, 2003).

Dalam menjalankan kepemimpinannya, 4 peran yang harus dimainkan seorang pemimpin visioner yaitu :

  1. Peran sebagai penentu arah (direction setter). Peran ini merupakan peran dimana seorang pemimpin menyajikan suatu visi, meyakinkan gambaran atau target untuk suatu organisasi guna diraih pada masa depan;
  2. Agen perubahan (agent of change). Agen perubahan merupakan peran penting kedua dari seorang pemimpin visioner. Dalamkonteks perubahan lingkungan eksternal adalah pusat  Ekonomi, sosial, teknologi dan perubahan politis terjadi secara terus menerus, beberapa berlangsung secara dramatis dan lainnya perlahan.  Para pemimpin yang efektif harus secara konstan menyesuaikan terhadap perubahan  ini dan berpikir ke depan tentang perubahan potensial dan yang dapat dirubah;
  3. Juru bicara (spokesperson). Memperoleh pesan ke luar dan juga juru bicara, boleh dikatakan merupakan suatu bagian penting dari memimpikan masa depan.   Pemimpin, sebagai juru bicara untuk visi, harus mengkomunikasikan suatu pesan yang mengikat semua orang agar melibatkan diri dan menyentuh visi organisasi secara internal dan secara eksternal.  Visi yang disampaikan harus bermanfaat, menarik dan menumbuhkan kegairahan  tentang masa depan organisasi.
  4. Pelatih (coach).

Pemimpin visioner yang efektif harus menjadi pelatih yang baik.  Dengan ini berarti seorang pemimpin harus menggunakan kerjasama kelompok untuk mencapai visi  yang dinyatakan.  Kode etik profesi Polri menurut Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011  adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan  kesatuan landasan etik atau filosofi-filosofi  yang berkaitan  dengan sikap perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang wajib dilakukan, dilarang, patut/tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya, meliputi :  Etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan Etika kepribadian. Substansinya dengan  nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 adalah:

  1. Etika kenegaraan, memuat sikap perilaku setiap anggota Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika;
  2. Etika kelembagaan, memuat tentang sikap perilaku setiap anggota Polri terhadap institusi Polri yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir dan bathin dari semua insan bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tri brata dan  catur prasetya;
  3. Etika kemasyarakatan, memuat tentang sikap perilaku setiap anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, dengan mengindahkan “kearifan lokal” dalam budaya Indonesia;
  4. Etika kepribadian, memuat tentang sikap dan perilaku perseorangan anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatugan, ketaatan dan sopan santun dalam kehidupan bernmasyarakat, berbangsa dan bernegara. (*)

Penulis: Pasis Sespimmen Dikreg 55

 

Category: Forum, Indeks Berita