Krisis Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Terus Berlanjut

744 views

1 plat nomor ranmorSemeruSatu.com: Krisis Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor kendaraan terus berlanjut. Bahkan termasuk bahan material Surat Ijin Mengendarai (SIM). Kekurangan bahan material itu terjadi hampir di seluruh jajaran Polres di bawah wilayah hukum Ditlantas Polda Jatim.

kekurangan bahan material TNKB itu terjadi sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang. Diperkirakan mencapai 1 juta lembar.dimana selama Januari hingga Agustus 2015 terhitung ada kekurangan 1.056.217 plat nomor untuk sepeda motor dan 177.071 plat nomor untuk mobil.

Imbasnya, saat ini jumlah pemohon plat nomor untuk kendaraan baru dan perpanjangan lima tahunan belum bisa terlayani. Untuk itu,  pihak Ditlanars Polda Jatim memohon kepada masyarakat agar bersabar dan tidak mengurangi memberikan layanan secara maksimal.

Selama ini, pemohon atau masyarakat yang membutuhkan plat nomor kendaraannya hanya mendapat surat keterangan dan bukti pengurusan saja. Ini karena stok plat nomor memang sudah habis sejak awal tahun lalu dan belum ada distribusi dari Korlantas Polri.

“Bukan hanya di Jawa Timur, kondisi serupa juga terjadi di seluruh Indonesia. Sebab, pengadaan TNKB di Korlantas Polri memang belum tuntas, masih ada proses-proses yang sedang berjalan sehingga belum ada distribusi,” ujar Kasubdit Regident Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, AKBP Budi Mulyana SP saat memberi keterangan pers Senin (10/8/2015) lalu di Mapolda.

Sebagaimana diketahui di Jawa Timur, rata-rata ada permohonan plat nomor baru atau perpanjangan lima tahunan sebanyak 9.600 per hari untuk sepeda motor dan sekitar 1.000 plat nomor untuk mobil setiap harinya. Akibat kelangkaan ini, masyarakat yang mengurus plat nomor (hitam), hanya mendapat bukti pengurusan dan surat keterangan saja. Namun, surat tersebut bisa dipakai di berkendara di jalan.

“Jangan khawatir, petugas kepolisian di lapangan sudah memahami kondisi ini. Tidak ada penindakan (tilang) terhadap pelanggaran TNKB,”  lanjut Kasubdit Regident itu.

Selain itu, kelangkaan TNKB dan bahan material SIM, lebih dari sekitar 6 daerah, yang mencapai 5 ribu lembar. Ke 6 daerah itu adalah Ponorogo 2.900 lembar, Tulungagung 2.400 lembar, Ngawi 1.900 lembar, Sumenep 690 lembar, Bangkalan 206 lembar, Kabupaten Probolinggo 51 lembar, dan Jombang 106 lembar.

“Daerah yang minus bahan material itu sekarang jadi prioritas kami untuk menyelesaikannya,” ujarnya.

Perwira dua melati di pundak itu mengaku, bahwa Ditlantas mendapatkan informasi kalau Surabaya juga mengalami kekurangan material SiM. Padahal, stok SIM di Surabaya masih ada sisa 11 ribu lembar. Begitu juga di Malang, stok material SIM masih tersisa sebanyak 14 ribu lembar.

“Makanya kami bingung, kalau Surabaya informasinya kekurangan bahan stok SIM. Nanti, akan kami cari informasi dan tanyakan dari pihak Polrestabes Surabaya,” lanjutnya. 

Tender TNKB Disetop

Sementara tender pengadaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tahun anggaran 2015 atau yang biasa disebut pelat nomor kendaraan (nopol kendaraan) disetop.

Hal ini disebabkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan penggugat yakni PT Mitra Alumindo Selaras (PT MAS) yang meminta dihentikannya tender.

Majelis hakim melihat sesuai prinsip E-Katalog, maka penawaran penggugat menjadi yang ‎terendah dan sudah sesuai dengan prinsip efisiensi anggaran negara, sebab ditemukan selisih harga Rp 16 miliar lebih.

Kuasa hukum PT MAS Syamsul Huda Yudha menilai langkah Majelis Hakim PTUN sudah tepat, termasuk perintah hakim kepada seluruh pihak tergugat, yakni Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan PT Starmas Inti Alumunium Industry (PT SIAI).

“Karena PT MAS memiliki harga penawaran paling rendah yang responsif, tapi dikalahkan begitu saja oleh Pokja LKPP secara tidak fair dan tidak mendasar,” kata Syamsul dalam siaran pers, Senin (31/8/2015) lalu.

Berdasarkan uraian pembukaan dokumen penawaran, PT MAS sudah disebutkan sebagai peserta yang memasukkan harga penawaran yang paling rendah kepada Pokja Katalog, dibandingkan dengan dengan peserta lain di dalam tender yang sama.

Kecewa Putusan Hakim

Kasubid Ranmor Bidang Regiden Korlantas Polri, AKBP M Taslim Chaerudin mengaku, kecewa atas putusan hakim tersebut. Kakorlantas Polri pun akan mengajukan upaya kasasi atas putusan tersebut.

“Masalah TNKB ini tidak terkait proses pembangunan. Saya sedih karena kita ini pelayan masyarakat, tapi selalu dimaki-maki,” kata dia sembari menambahkan, di Makasar, misalnya, terjadi berbagai unjuk rasa.

Warga kecewa dengan Polri karena tidak menyediakan TNKB akibat putusan hakim untuk menunda pengadaan TNKB, sehingga kosong seperti sekarang.

Dalam kesempatan itu Taslim juga mengaku heran kenapa gugatan diajukan kepada Korlantas sebagai salah satu tergugat, sehingga pihaknya yang mendapat ‘getah’ akibat putusan hakim itu.

Menurut dia, tidak ada alasan untuk menggugat Korlantas, sebab objek gugatannya adalah keputusan pemenang lelang. “Jadi seharusnya gugatannya cukup dilayangkan kepada pemenang lelang. Tapi keputusan hakim hari ini malah mengabulkan permohonan pengugat,” tandasnya. (eru)

Foto: ilustrasi

 

Category: Headline, Indeks Berita, Lantas