Penerapan Single Pay Bagi Anggota Polri

1386 views

5 Kompol Lukman CahyonoOleh: Kompol Lukman Cahyono, SIK MH

PASCA berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), wacana untuk mewujudkan Single Pay System bagi ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) begitu kuat.

Meski dalam UU ASN sendiri masih menyebutkan adanya tunjangan yang dibatasi menjadi 2 jenis saja bagi pegawai negeri sipil (PNS), yaitu tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan, semangat untuk menyatukan gaji, Tunjangan Kinerja, dan Tunjangan Kemahalan menjadi satu penghasilan PNS yang terintegrasi masih diperjuangkan oleh Kementerian PAN dan RB. Apalagi selama ini indikator pemotongan Tunjangan Kinerja masih didominasi oleh tingkat kehadiran, ketimbang kinerja itu sendiri.

Single pay system digunakan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, dimana penghasilan seorang PNS diberikan dalam bentuk produk tunggal, yaitu gaji saja, tidak ada gaji pokok dan tunjangan-tunjangan seperti yang berlaku di sini. Sistem ini memang ideal dilihat dari sisi kacamata Manajemen SDM, dimana gaji benar-benar mencerminkan seluruh bobot jabatan yang diemban oleh seorang pegawai, termasuk risiko jabatan yang dihadapi.

Wacana tersebut merupakan reaksi atas sistem gaji PNS yang selama ini menggunakan pendekatan masa kerja dan pangkat-golongan/ruang. Kenaikan gaji pokok berkala setiap tahunnya ditetapkan berdasarkan inflasi, walaupun tidak seluruhnya demikian. Persoalan inti dari sistem yang berlaku selama ini adalah PGPS (Pinter Goblok (maaf) Penghasilan Sama).

Istilah PGPS ini sebenarnya merupakan pelesetan dari istilah PGPS yang asli, yaitu Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Kata kunci gaji dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah “Adil dan Layak”, dimana kata kunci ini ternyata juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Lalu bagaimana dengan sistem gaji yang berlaku bagi Anggota POLRI selama ini? Sama persis dengan PNS, sistem gaji pokok Anggota POLRI juga menggunakan pendekatan masa kerja dan pangkat sebagaimana terlihat pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Peraturan Gaji Anggota POLRI. Terdapat kenaikan gaji pokok tiap tahunnya yang dikaitkan dengan inflasi, meskipun tidak selalu demikian.

Terdapat pula berbagai tunjangan seperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan lainnya yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota POLRI. Sama dengan jenis-jenis tunjangan yang diberikan kepada PNS selama ini. Dengan demikian, baik PNS maupun Anggota POLRI memiliki masalah yang sama dalam sistem penggajiannya.

Mengacu pada wacana yang akan diterapkan pada sistem penggajian PNS, bisakah hal ini diterapkan pada sistem penggajian Anggota POLRI? Jika mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka jawabannya bisa namun dengan merevisi 2 PP, yaitu PP No.42 Tahun 2010 dan PP No.29 Tahun 2001 jo PP No.36 Tahun 2014 sebagaimana telah dijelaskan di atas. UU POLRI sendiri hanya mengamanatkan prinsip utama/filosofinya saja, yaitu harus “Adil dan Layak”. Dari perbandingan antara multi pay system dan single pay system, maka single pay system lebih kuat dalam memenuhi syarat tersebut. Dimanakah letak kuatnya?

Dalam single pay system, organisasi dituntut untuk menyelaraskan visi-misi, program kerja, struktur organisasi, analisis jabatan, dan evaluasi jabatan yang dimiliki. Ketika analisis jabatan sudah dilakukan, maka didapat uraian jabatan dan syarat jabatan.

Kemudian dalam rangka melaksanakan single pay system, perlu dilakukan evaluasi jabatan yang merupakan kelanjutan dari analisis jabatan. Pada evaluasi jabatan, tahapan yang dilalui adalah melakukan pembobotan jabatan, pemeringkatan jabatan, dan penghitungan untuk mendapatkan harga jabatan.

Terdapat banyak metode dalam melakukan evaluasi jabatan. Beberapa diantaranya adalah menggunakan Competency Based Human Resources Management (CBHRM), Factor Evaluation System (FES), HAY system, dan lain sebagainya.

Namun demikian, secara keseluruhan semuanya menggunakan pendekatan point system, yaitu sistem penghitungan gaji yang berdasarkan pada perkalian antara skor bobot jabatan dengan indeks. Indeks didapat dari pembagian antara upah minimum di suatu wilayah dengan bobot jabatan terendah di organisasi, sehingga jabatan yang sama di wilayah yang berbeda dapat memiliki harga jabatan yang berbeda.

Mengacu pada penjelasan tersebut, single pay system memiliki keunggulan dalam hal efektifitas dan efisiensi. Efektifitas sebagaimana dimaksud adalah menjawab kebutuhan organisasi secara efektif karena tingkat integrasi yang tinggi dengan unsur-unsur organisasi. Efisiensi sebagaimana dimaksud adalah tidak diperlukan lagi tunjangan-tunjangan yang tidak jelas ukuran penetapannya yang hanya akan menjadi biaya bagi Negara semata. Selain efektif dan efisien, prinsip keadilan juga didapat dengan single pay system, yaitu equal pay for equal work, sesuai Konvensi ILO Nomor 100.

Sementara prinsip kelayakan didapat dari perbedaan gaji pada jabatan yang sama pada wilayah yang berbeda berdasarkan inflasi (terkait dengan upah minimum tiap wilayah). Kesimpulannya adalah single pay system sejalan dengan prinsip gaji yang “Adil dan Layak” sebagaimana diamanatkan oleh UU POLRI. (*)

Penulis: Pasis Sespimmen Polri Dikreg 55

Category: Forum, Indeks Berita