Polda Jatim Siap Amankan PT Cinderela, Komnas HAM Minta Proses Eksekusi Ditunda

359 views

2 Siti Hidayahwati Komnas HAMSemeruSatu.com: Jika tidak ada aral melintang, Kamis (3/9/2015) Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dijadwalkan mengeksekusi lahan di Jalan Tanjungsari 73-75 Surabaya, Jawa Timur. Sementara pihak Kepolisian siap mengamankan, sedang buruh penolak eksekusi. Eksekusi lahan 25.000 meter persegi itu diperkirakan bakal ricuh.

Persiapan eksekusi mulai kelihatan Rabu (2/9/2015) kemarin. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Arnapi melakukan koordinasi dengan Kapolda Jatim Irjen Anas Yusuf di gedung Utama Mapolda Jatim. Keduanya bertemu meladeni dua petugas dari Komnas HAM, yang sengaja datang ke Surabaya untuk membicarakan eksekusi tersebut.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes RP Argo Yuwono mengatakan, dua anggota Komnas HAM datang ke Mapolda Jatim untuk meminta penundaan proses eksekusi. Namun, permintaan tersebut tidak dipenuhi karena eksekusi bukan ranah Kepolisian, tapi pengadilan. “Pada prinsipnya Kepolisian hanya diminta bantuan pengadilan untuk mengamankan jalannya eksekusi,” ujarnya.

Argo menambahkan, tentu saja kepolisian harus memenuhi permintaan bantuan pengamanan yang diajukan pengadilan. Soal jadi atau ditunda itu urusan pengadilan. Ketika ditanya seperti potensi kericuhan dari eksekusi tersebut, Kabid Humas enggan menjawab. Begitu juga saat ditanya berapa personel akan diterjunkan pada pengamanan eksekusi, juga tidak terjawab. “Pokoknya jelas ada personil dari Kepolisian yang melakukan saat terjadi eksekusi dan Polda Jatim membackup Polres Pelabuhan Tanjung Perak,”tandasnya.

Komnas HAM

Terpisah, penyelidik Komnas HAM RI yang datang ke Polda, Siti Hidayawati mengatakan, kedatangannya ke Polda Jatim untuk meminta agar proses eksekusi ditunda. Alasannya proses eksekusi akan berdampak pada kelanjutan hidup ribuan buruh PT Cinderela Villa Indonesia (CVI), perusahaan sepatu yang pabriknya berada di atas lahan yang akan dieksekusi. “Selain ke Polda, kami juga datang ke Pengadilan Tinggi (PT) untuk menanyakan hal serupa,” tandas Siti.

Namun demikian, lanjut Siti, Kapolda mengatakan kepolisian tidak bisa memutuskan menunda eksekusi. Itu kewenangan pengadilan, sedang Kepolisian hanya diminta bantuan untuk melakukan pengamanan.

“Kami pahami bahwa kepolisian memang tidak berwenang untuk menunda, itu ranahnya pengadilan. Tapi kalau pun terpaksa harus dieksekusi, kami berharap kepolisian melaksanakan pengamanan sesuai protap,” ujarnya.

Untuk diketahui, sengketa lahan Tanjungsari 73-75 Surabaya berlangsung lama dan pelik. Lahan seluas 25.000 meter persegi itu jadi rebutan antara pihak PT Cinderela Villa Indonesia (CVI) dengan PT EMKL Pendawa. Berproses di ranah hukum, PT EMKL akhirnya jadi pemenangnya. Namun, CVI melawan dan mengklaim memiliki sertifikat kepemilikan dan mengaku memenangkan PK di MA.

Lima kali coba dieksekusi, pengadilan gagal melaksanakannya. Sebab, ribuan buruh CVI selalu melawan. Dan, hari ini eksekusi coba dilakukan lagi oleh pengadilan. Proses eksekusi diperkirakan berlangsung ricuh. Sebab, sama dengan sebelum-sebelumnya, ribuan buruh PT Cinderela bakal melawan. Selasa (1/9/2015) dua hari lalu perlawanan mulai terlihat. Buruh demo tolak eksekusi di pengadilan. (eru)

Foto: Siti Hidayawati (kiri)

 

Category: Headline, Indeks Berita, Jatim, Kejaksaan