Kabar Buwas Dicopot dari Jabatannya

996 views

3 logo BareskrimKABAR pencopotan dari jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, yang diemban oleh Komjen Budi Waseso (Buwas) terus bergulir, sejak Rabu (2/9/2015). Isu ini ternyata membuat sebagian rakyat Indonesia berkomentar. Kabar pencopotan terhadap Komjen Buwas menyeruak tiba-tiba. Entah siapa yang menyebarkan kabar tersebut.

Berbagai kalangan terus menyayangkan, jika benar benar Buwas lengser dari jabatannya. Tak tertinggal para anak buahnya juga berkomentar seperti itu, sangat disayangkan. Padahal, selama ini menurut mereka di bawah kepemimpinan Buwas, Bareskrim telah mengusut kasus korupsi bernilai triliunan rupiah.

Bahkan, kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Brigadir Jenderal Polisi Victor Edi Simanjuntak, sejak dipimpinan oleh Budi Waseso sudah ada beberapa kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terungkap.

Salah satu kasus besar yang berhasil diungkap adalah penjualan kondesat dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kepada PT. Trans Pacific Petrohimecal Indotama, yang nilainya hingga miliarnya rupiah.Bahkan, berkat mengusut kasus tersebut dana negara berhasil diselamatkan oleh Kepolisian.

“Yang jelas, kami telah menyumbangkan ke negara Rp 30 triliun melalui TPPI. TPPI selama ini tidak bisa diambil oleh negara. Ini karena polisi atau karena siapa ini? Yang memberikan ke negara ini siapa? Kan gitu, nah itu perlu dilihat,” ujar Victor di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (2/9/2015).

Untuk itulah, Victor membatah jika Buwas dikatakan memperlambat masalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia. “Jadi, kalau dikatakan memperlambat, ke mana negara selama ini TPPI bisa berantakan seperti itu? Sekarang kita telah berikan TPPI kepada negara, silahkan dikelola dengan baik,” ujarnya.

Di sisi lain, Buwas dikabarkan akan dicopot dari jabatannya sudah memicu respons dari lini masa di jejaring Twitter. Salah satunya disampaikan oleh akun bernama I’m Just Budi@budisujatmiko. Ia mengaku mengapresiasi kabar itu. “Oke, sip, terimakasih pak @jokowi . Ini serius yak, kami tunggu :)”

Sedang akun bernama Yohanes Sulaiman@YohanesSulaiman, justru menyampaikan sindiran lucu perihal kabar pencopotan Budi Waseso tersebut. “Apa Ibu Budi Dah setuju?” tulisnya.

Komentar lucu juga disampaikan oleh akun bernama Andi Arief@AndiArief_AA, ia menyebut pencopotan Budi Waseso lantaran ia tak bisa menyikapi kondisi fluktuasi ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan informasi di lapangan, Rabu (2/9/2015) Buwas sudah diberitahu terkait kabar pencopotannya dari Kabareskrim pada Selasa malam (1/9/2015). Pada Selasa malam itu pula, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti hadir ke Istana untuk menghadap Presiden Joko Widodo. Hanya saja, Badrodin mengaku menghadap Presiden Jokowi untuk melaporkan situasi keamanan pasca demonstrasi para buruh di berbagai daerah.

Namun diakuinya, pertemuan itu juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Kebetulan ada Wapres di situ, kami laporkan sekalian (soal demo buruh),” kata Badrodin.

Sementara kabar lain Buwas dianggap mengganggu situasi ekonomi. Salah satu yang dilakukan Komjen Buwas adalah menggeledah ruangan Dirut Pelindo II, Richard Joost Lino, pada Jumat (28/8/2015). Akibatnya, Lino sempat mengancam mundur. Menteri BUMN Rini Soemarno juga mengaku menghubungi Kapolri saat itu. Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Sofyan Djalil, juga menghubunginya.

Kapolri sempat memberi keterangan, soal kasus yang diduga sebagai salah satu faktor terjadinya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok itu.

“Itu kan belum dilakukan pemeriksaan (terhadap Lino). Sekarang lagi proses penyidikan. Tentu ada pemeriksaan lanjutan, saksi-saksi,” kata Badrodin.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Badrodin Haiti menegaskan, pencopotan Buwas kewenangan Dewan Kepangkatan dan Kebijakan Tinggi (Wanjakti) Polri.

Untuk itulah, isu pencopotan Buwas bisa dikatakan mengada-ada. Pasalnya hingga kini belum ada wacana pergantian di tubuh Bareskrim. Dan Kapolri menambahkan, sampai saat ini, Wanjakti sendiri belum pernah membahas soal pergantian Kabareskrim.

Untuk sementara waktu, belum ada keputusan terkait pergantian Kabareskrim.  “Belum ada keputusan sampai sekarang. Kami kan membahas dengan Wanjakti untuk para Pati Polri,” ujarnya di Mabes Polri, Kamis (3/9/2015).

Jika ada mutasi bagi para Pati Polri, mantan Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan ini menilai merupakan hal biasa. “ Jangan heran mutasi itu hal yang biasa di lingingan instansi manapun termasuk di polisi. Saya juga bisa dimutasi setiap saat, Waka Polri juga bisa, Kaba Intel, Kabareskrim, jadi tidak ada masalah terkait hal itu,” pungkasnya.

Lain lagi, Buwas juga membantah telah dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan di Mabes Polri, Selasa (2/8/2015) kepada wartawan.”Semua pemberitaan di media itu tidak benar,” kata Buwas.

Dikatakan, posisi Komjen Buwas akan digantikan oleh Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian yang saat ini menjabat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya.

Bahkan Buwas juga membantah berita yang menyatakan dirinya telah dipanggil ke Istana Negara terkait pencopotannya dari jabatannya.

“Sampai saat ini tidak ada berita itu. Tadi malam saya tetap bekerja di kantor. Saya dipanggil presiden itu tidak ada. Itu berita dari mana?” kata Buwas, Rabu (2/8/2015).

Di sisi lain, Komjen Buwas mengakui, jika ada pejabat negara yang melakukan kegaduhan maka hal itu dapat berdampak besar, baik bagi stabilitas politik maupun stabilitas ekonomi. Namun, ia menyangkal jika apa yang dilakukannya sebagai Kabareskrim adalah untuk membuat kegaduhan.

“Yang saya lakukan adalah wujud penegakan hukum. Jadi saya bekerja berdasarkan undang-undang dan hukum. Saya kira, kita bekerja ada dasar-dasarnya, ada bukti-buktinya, ada prosedurnya,” lanjut Buwas.

Lebih jauh, apa yang dilakukannya selama ini adalah bentuk penegakan hukum biasa yang harus dilakukan seorang penegak hukum. Jadi bukan untuk menimbulkan kegaduhan atau kontroversi. Sebaliknya, Komjen Buwas justru mengaku dirinya konsisten memberantas korupsi demi menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.

“Saya tetap komitmen, konsekuen, terhadap proses penegakan hukum itu sendiri. Menurut saya, jika korupsi terjadi, itu yang justru mengganggu kesejahteraan bangsa ini,” tegasnya.

Komentar lainnya, Jika Komjen Buwas benar-benar dicopot dari jabatannya, maka Bareskrim akan membatalkan pengungkapkan kasus korupsi yang ditaksir telah merugikan keuangan negara sebesar Rp180 triliun.

Demikian ditegaskan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Polri, Brigadir Jenderal Victor E Simanjuntak di Gedung DPR, Kamis (3/9/2015).”Kami mau geledah perusahaan besar yang merugikan negara Rp180 triliun. Tapi tidak bisa, penyidik takut, bintang tiga saja dicopot,” tandasnya.

Victor mengatakan, dugaan korupsi tersebut dilakukan oleh pihak swasta yang melibatkan pejabat negara. Namun, hingga kini dia masih menutup rapat siapa pejabat negara yang dimaksud.

“Kerugian negaranya fantastis. Pekan depan kalau keberanian polisi muncul lagi, kami kerjakan,” ujarnya.

Kompolnas

Sementara Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memberikan dukungan penuh kepada Bareskrim Polri yang dipimpin Komisaris Jenderal Budi Waseso terkait proses penegakan hukum yang sedang ditangani atau penangan kasus yang sudah di serahkan ke Kejaksaan.

“Ya. Baru saja kami bertemu dengan Kabareskrim (Komjen Pol Budi Waseso), kami membahas kasus-kasus yang sedang ditangangi dan kasus-kasus yang berkasnya sudah diserahkan ke kejakasaan,” ujar Dr Hamidah Abdurrachman, di Bareskrim Polri, Kamis (3/9/2015).

Hamidah juga menyampaikan, apa yang dilakukan Bareskrim Polri selama ini merupakan murni penegakan hukum dan tidak ada kaitanya dengn unsur-unsur di luar penegakkan hukum.

“Apa yang sudah dilakukan oleh Bareskrim sudah sesuai dengan prosedur. Ini merupakan murni penegakkan hukum,” kata Hamidah.

Dari beberapa kasus yang telah diselesaikan oleh Bareskrim, pihaknya menemukan sejumlah kerugian negara. Sehingga, apa yang dilakukan oleh Bareskrim adalah salah satu wujud penyelamatan negara.

“Kami menemukan sejumlah kerugian negara seperti kasus TPPI, Kondesat, UPS dan lainya. Ini merupakan langkah penyelamatan negara,” pungkas Hamidah.

Advokat

Setelah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan kasus penegakkan hukum tindak pidana korupsi, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri kembali mendapatkan dukungan dari salah satu Advokat, Razman Arif Nasution. Advokad yang satu ini mendatangi Bareskrim Polri dengan membawa secarik kertas bertukiskan “Save Polri, Komjen Buwas jangan gentar periksa RJ Lino”.

“Kedatangan saya adalah memeberikan dukungan ke Bareskrim Polri terkait penanganan kasus yang sedang di tangangi oleh Bareskrim Polri (Pelindo II ), kami meminta pak Buwas Jangan gentar untuk memeriksa RJ Lino,” ujar Razman, Kamis (3/9/2015).

Razman mengatakan, jangan sampai ada pihak-pihak mencoba melakukan intervensi terhadap penegakkan hukum dengan cara memberikan isu terhadap pencopotan terhadap Jenderal Bintang Tiga itu.

“Jangan kriminalisasi Pak Buwas. kami melihat saja, kalau hal ini dibiarkan, negara ini tinggal menunggu hancurnya. Proses mutasi itu ada prosedurnya, jangan sampai ada intervensi dari pihak luar,” lanjut Razman di laman tribratanews.com.

Diketahui, Bareskrim telah melakukan menggeledah kantor PT Pelindo II di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pada Jumat (28/8/2015) lalu. Penyidik juga menggeledah ruangan RJ Lino yang terletak di lantai gedung IPC untuk mencari bukti-bukti penyalaahgunaan pengadaan sepuluh alat bongkar muat atau crane di perusahaan tersebut.

Dari hasil geledah, penyidik mengangkut 26 bendel dokumen, di antaranya audit internal dan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait laporan kinerja Lino.

Kecewa, Lino menelepon Menteri Bappenas Sofyan Djalil. Ia meminta Sofyan mendukungnya dan mencegah pemeriksaan lebih lanjut. Dalam percakapan itu ia sempat menyatakan akan mundur karena merasa dikriminalkan. Demikian dihimpun dari berbagai sumber. (Heru Trilaksono)

 

 

 

Category: Forum, Indeks Berita