Diduga Terlibat Kasus Korupsi, Wali Kota Madiun Akan Mengundurkan Diri

1544 views

26 walikota Madiun Undur DiriSemeruSatu.com: Pengakuan mengejutkan perihal pengunduran diri Bambang Irianto dari jabatan Wali Kota Madiun, terlontar saat dilakukan Forum Koordinasi Pemkot Madiun dengan Insan Pers, LSM Dan KIM, di Asrama Haji Kota Madiun, Jawa Timur.

“Buat apa saya jadi Wali Kota kalau kerja saya tidak ada benarnya. Lebih baik saya mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota dari pada terus disalahkan,”kata Bambang Irianto, dihadapan puluhan wartawan, LSM dan anggota KIM, Jum’at (25/9/2015).

Bambang Irianto, bahkan mengaku telah mendiskusikan dengan keluarganya, akan segera melepaskan pucuk pimpinan sebagai Wali Kota Madiun, setelah kasus dugaan korupsi dan gratifikasi pasar besar Madiun (PBM) selesai disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya siap mengundurkan diri dan menyerahkan tongkat pimpinan kepada Wawali atau Sekda. Jadi Wawali dan Sekda harus bersiap siap,”ujarnya.

Kader Partai Demokrat yang telah dua periode menjabat sebagai Walikota Madiun, sudah berencana membuat surat pengunduran diri kepada Presiden, setelah KPK selesai melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dan gratifikasi PBM. “Secepatnya saya akan buat surat ke Presiden dan mengundurkan diri,” tegasnya.

Pernyataan kuat pengunduran diri Bambang Irianto dari jabatan Walikota Madiun, setelah tim KPK menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) senilai Rp76,5 miliar yang sempat dihentikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

Tujuh Petugas KPK memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat yang terkait dengan pembangunan proyek pasar besar madiun (PBM),  yang dilakukan di Mapolres Madiun Kota pada Agustus 2015.

Seperti diketahui, penyelidikan kasus dugaan korupsi dan gratifikasi PBM telah dilakukan sejak tahun  2012 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun, karena diduga proses lelang dan pembangunan proyek PBM melanggar Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selain itu, diduga juga ada pelanggaran jadwal pengerjaan, kualitas, serta model konstruksi bangunan. Namun pada bulan Desember 2014, pemeriksaan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun senilai Rp,78,5 miliar, secara resmi diambil alih dan dihentikan Kejati Jawa Timur karena dinilai tidak ada kerugian negara. Dan hingga penyidikan dilakukan oleh Tim KPK sejak bulan Agustus 2015.(infopol/eru)

Foto: Saat Bambang Irianto diwawancarai wartawan

 

Category: Indeks Berita, Jatim