Dana Pengamanan Pilkada Serentak 2015 Rp 691 Miliar

728 views

7 Waka Polda Komjen Bambang GunawanSemerusatu.com: Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, disebutkan pendanaan kegiatan Pilkada dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).

Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan mengatakan, pemerintah telah menyetujui anggaran pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak sebesar Rp 691 miliar. Menurutnya, semua proses tahapan sudah berjalan dan tak ada hambatan.

“Anggaran Rp 691 miliar. Semua yang terkait anggaran pengaman Pilkada serentak sudah tidak  ada masalah,” ujar Waka Polri Budi Gunawan di PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (6-10-2015).

Dikatakan,  angka tersebut tidak sesuai dengan anggaran yang disodorkan oleh Kepolisian. Dari total permintaan awal dana pengamanan pesta demokrasi Pilkada mencapai 1,1 terilun. Anggaran yang sudah di putuskan oleh pemerintah sudah mencukupi masalah pengamanan. Namun dalam tahapan pencairan dana yang paling besar mencapai pada proses pemilihan berlangsung dan saat proses perhitungan suara.

“Dukungan anggaran Pilkada ini dari APBD dan kemarin dari Kemndagri Rp 691 miliar. Itu sudah memenuhi sesuai dengan eskalasi pengamanan. Ada sepertiga kekuatan, ada dua pertiga kekuatan, Tapi tahapan yang paling besar dibutuhkan dalam anggaran adalah waktu pencoblosan, sekaligus pengumuman,” ujar Komjen Budi Gunawann dilaman tribratanews.com

Adapun pilkada serentak yang sudah ditetapkan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 ini akan ada 269 pilkada yang terdiri dari sembilan pemilihan gubernur-wakil gubernur, 224 pemilihan bupati-wakil bupati dan 36 pemilihan walikota-wakil walikota.

Pilkada serentak untuk gelombang kedua akan dilaksanakan pada Februari 2017, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2017.

Pilkada serentak gelombang ketiga akan dilaksanakan pada Juni 2018, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2018 dan 2019.

Pilkada serentak gelombang keempat akan dilaksanakan pada 2020 untuk kepala daerah hasil pemilihan tahun 2015.

Pilkada serentak gelombang kelima akan dilaksanakan pada 2022 untuk kepala daerah hasil pemilihan pada tahun 2017.

Pilkada serentak gelombang keenam akan dilaksanakan pada 2023 untuk kepala daerah hasil pemilihan 2018.

Jadi pelaksanaan pilkada secara serentak akan dilakukan dalam tujuh gelombang hingga dicapai pilkada serentak secara nasional pada 2027. (eru)

Foto: Aaka Polri Komjen Bambang Gunawan

 

Category: Headline, Indeks Berita, Indonesia