Polda Jatim Layangkan SP3 “Kasus Risma” ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

544 views

15 kabid 3Semerusatu.com: Ditreskrimum Polda Jatim melayangkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) soal kasus mantan sekaligus calon Wali Kota Surabaya, Risma ke Kejaksaan Tinggi (Kejati)  Jawa Timur. Surat ketetapan penghentian penyidikan Ditreskrimum Polda Jatim Nomor SP-Tap/264/X/2015/Ditreskrimum tertanggal 26 Oktober 2015.

Namun demikian, sebelumnya, Ditreskrimum Polda Jatim melayangkan pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dengan nomor B/415/V/2015/Ditreskrimum yang ditandatangani oleh Dirreskrimum Polda Jatim, Kombes Drs Bambang Priyambadha SH Mhum.

Isi pemberitahuan dimulai penyidikan pada Kamis, 28 Mei 2015 ini tentang tindak pidana pegawai negeri dengan sewenang wenang memakai kekuasaannya memberikan melakukan fungsi jalan menjadi tempat PKL liar sebagaimana dimaksud  dalam pasal 421 KUHP, yang diduga dilakukan oleh Wali Kota Surabaya Risma.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes R.P Argo Yuwono, Senin (26/10/2015) mengatakan, surat yang dilayangkan itu berdasarkan hasil penyidikan terhadap  saksi, dan ahli pidana jelas perkara Laporan tersebut tidak cukup bukti.

Penghentian penyidikan itu didasari dengan pasal 1 butir 2, pasal 7 ayat 1 huruf i, pasal 109 ayat (2) KUHP dan pasal 16 ayat (1) huruf h UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu, laporan polisi nomor: LP/852/V/2015/UM/SPKT tertanggal 21 Mei 2015 pelapor H Adhy Samsetyo DJ. L. SH tentang tindak pidana seseorang pejabat yang menyalagunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukann atau membiarkan sesuatu bangunan berupa tempat penampungan sementara (TPS) eks pedagang PasarTuri korban kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 421 KUHP yang diduga dilakukan Risma.

Sementara menghentikan penyidikan atas dasar laporan polisi: LP/852/V/2015/UM/SPKT tertanggal 21 Mei 2015. Sedang pelapornya H Adhy Samsetyo DJ.L.SH tentang tindak pidana seorang pejabat yang menyalagunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu bangunan berupa tempat penampungan sementara (TPS) eks pedagang Pasar Turi korban kebakaran sebagaimana dimaksud  dalam pasal 421 KUHP, yang diduga dilakukan oleh Risma. Perkara ini dihentikan karena tidak cukup bukti.    

 Cabut Laporan Polisi

Sebagaimana diberitakan seblumnya, bahwa Adhy Samsetyo, Manager HRD dan Humas PT Gala Bumi Perkasa, menyabut Laporan Polisi Nomor: LP/852/V/2015/UM/SPKT/ Polda Jatim, tertanggal 21 Mei 2015. Laporan ini terkait tuduhan terhadap mantan Wali Kota Surabaya, Risma yang diduga telah menyalahi wewenang soal pembongkaran tempat penampungan sementara (TPS) Pasar Turi, Surabaya. (eru)

 

Category: Headline, Indeks Berita, Kejaksaan