Kapolri: Tiga Polisi Lumajang Bisa Dipidanakan

738 views

10 Nopember di PoldaSemerusatu.com: Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan, tiga oknum polisi yang diduga terlibat kasus tambang pasir ilegal di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur  dan Salim Kancil bisa dipidana, meski ketiganya telah menjalani sanksi etik.

“Meski terima sedikit, kalau mereka terima pungutan itu berarti bisa dikenai gratifikasi,” kata Jenderal polisi berbintang empat itu ketika dikonfirmasi pers setelah menyampaikan pembekalan tertutup kepada anggota Polri di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Selasa (10/11/2015.

Kapolri yang berada di Jatim untuk mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja di Jatim pada 9-11 November 2015 itu menegaskan, bahwa dugaan keterlibatan pihak lain, seperti Bupati dan Ketua DPRD Lumajang, bergantung pada alat bukti.

“Kalau di luar Polri itu, kalau alat bukti cukup ya dilanjutkan ke pidana, tapi kalau tidak cukup ya tidak bisa. Tapi, kalau Kode Etik (Polri) itu bisa berlanjut ke pidana, meski tidak semua kode etik bisa ke pidana,” katanya.

Dalam putusan sidang kode etik pada 19 Oktober 2015, sebanyak tiga oknum kepolisian dari Polres Lumajang dinyatakan terbukti bersalah dan ketiganya pun langsung menerima putusan terkait dengan kasus tambang pasir ilegal Lumajang itu.

Ketiga oknum polisi yang dimaksud adalah Kasubagdalops Polres Lumajang AKP Sudarminto yang juga mantan Kapolsek Pasirian, Ipda Samsul Hadi (Kanit Reskrim Polsek Pasirian) dan Aipda Sigit Pramono (Babinkamtibmas Polsek Pasirian).

Ketiga oknum polisi yang terbukti menerima pungutan itu telah dijatuhi tiga bentuk hukuman etik yakni teguran tertulis, mutasi secara demosi (mutasi ke luar dari wilayah semula), dan penempatan khusus (sel tahanan) selama 21 hari.

Kasus Lumajang bermula dari peristiwa pembunuhan dan pengeroyokan aktivis antitambang di Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, 26 September 2015. Dalam peristiwa itu, aktivis Salim Kancil tewas dan rekannya, Tosan, mengalami luka serius.

Sebelumnya (4/11/2015),  Kapolda Jatim Irjen Anton Setiadji, mengatakan penanganan kasus Lumajang akan jalan terus, baik illegal mining (kasus tambang pasir ilegal) maupun penghilangan nyawa (kasus Salim Kancil), termasuk keterlibatan Polri dalam kasus Lumajang itu.

“Kami nggak akan berhenti, kami akan tuntaskan kasus itu (kasus tambang pasir ilegal di Lumajang), tapi kami tidak boleh menduga, melainkan semuanya berdasar fakta hukum,” katanya di sela workshop yang diselenggarakan Imparsial-Polri di Surabaya (4/11/2015) lalu.

Dalam pembekalan itu, Kapolri menegaskan, pembinaan bintara (Tamtama dan Bintara) Polri selama ini keliru, karena mereka hanya diperintah, padahal bintara itu harus diberi wawasan agar pintar, karena merekalah yang berada di lapangan dan merepresentasikan negara. “Kalau mereka benar dalam bertindak berarti negara hadir,” katanya. (eru)

Category: Headline, Indeks Berita, Polda