Kasus OTT Libatkan Kepala BKD Malang Kota

53 views

Semerusatu.com: Penyidik Polres Malang Kota menerapkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah  (BKD) Kab. Malang berinisial  SWD, Senin (31/10/2016).  Polisi memakai Pasal 12 (e) UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

31 malang kota tsk“Pakai Pasal 12 (e),” ujar Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Malang Kota AKP Tatang Prajitno Panjaitan, Tatang tidak mau memberi keterangan lebih jelas karena penjelasannya telah disampaikan oleh Kapolres Malang Kota AKBP Decky Hendarsono SIK.

Pasal 12 (e) UU Pemberantasan Tipikor menyebutkan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan bagi dirinya sendiri.

Dalam kasus SWD, ini karena tertangkap tangan bersama uang tunai sebesar Rp 3 juta. Uang itu merupakan pembayaran dari total Rp 18 juta yang diduga diminta oleh “SWD ” kepada seorang PNS bernama Hendranus Janoari Hartadi.

Tersangka SWD   meminta uang sebesar Rp 18 juta kepada Hendrianus dan istrinya. Keduanya orang ini mengajukan permohonan mutasi dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat ke Kab. Malang

” SWD ditangkap di rumahnya di Jalan Soekarno Hatta Selasa (25/10/2016) malam sekitar pukul 18.30 WIB. Sejauh ini polisi menetapkan satu orang tersangka dalam kasus itu. (eru)

Category: Headline, Indeks Berita, Polres