Kapolri: Tangkap Jika Ada Ormas Merampas Atribut Natal

75 views

Semerusatu.com: Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal fatwa haram bagi umat muslim mengenakan atribut yang berkaitan dengan perayaan Natal. Tito menegaskan bahwa fatwa MUI bukan hukum positif di Indonesia.

27 okk“Saya akan berkoordinasi dengan MUI, supaya dalam mengeluarkan fatwa agar mempertimbangkan toleransi perbedaan di Indonesia. Kemudian, saya perintahkan kepada jajaran agar melakukan tindakan sesuai aturan hukum. Jika ada yang merampas atribut ya harus ditangkap. Masyarakat harus dilindungi,” kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam acara diskusi “Merangkai Indonesia dalam Kebhinnekaan” di Aula Latif Hendraningrat, Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (19/12/2016).

Tito juga menyampaikan pesan kepada ormas-ormas yang melakukan sosialisasi fatwa MUI itu. Kapolri meminta para ormas jangan menggunakan kekerasan dan menyebut fatwa MUI bukanlah hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini di suatu negara.

“Dan untuk ormas, fatwa MUI itu bukan hukum positif di Indonesia. Jadi kalau mau sosialisasi ya jangan sampai membuat masyarakat takut,” tegas Tito menambahkan.

Sebelumnya, Tito mengimbau agar sosialisasi bisa dilakukan dengan cara yang lebih bijak. Tito pun menegaskan apabila ormas-ormas itu menggunakan kekerasan saat melakukan sosialisasi, maka dia memerintahkan jajarannya untuk langsung melakukan penindakan.

Selain itu, Tito juga menyoroti aksi sosialisasi dari ormas dengan cara datang beramai-ramai ke ruang publik. Menurut Tito, hal itu bisa dihindari dengan cara yang lebih baik melalui sosial media atau undangan resmi.

Dua Kapolres Ditegur

Kapolres Bekasi Kota dan Kapolres Kulonprogo membuat surat edaran yang isinya terkait fatwa MUI mengharamkan pemakaian atribut nonmuslim. Kedua Kapolres itu ditegur keras oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

“Saya tegur keras Polres Metro Bekasi Kota dan Polres Kulonprogo karena mereka mengeluarkan surat edaran seperti yang difatwakan MUI,” kata Tito di sela acara diskusi di Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (19/12/2016).

Tito menegaskan, bahwa fatwa MUI bukan rujukan hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini di suatu negara. Dia pun meminta surat edaran itu dicabut.

“Sekali lagi, fatwa MUI bukan menjadi rujukan bagi hukum positif  kita. Saya suruh cabut surat edaran itu,” ujar Tito.

Sebelumnya, Polres Bekasi mengeluarkan surat edaran kamtibmas ke sejumlah pengusaha di Bekasi terkait fatwa MUI itu. Para pengusaha diimbau untuk menghormati fatwa MUI tersebut.

Surat bernomor B/4240/XII/2016/Restro Bekasi Kota, tertanggal 15 Desember 2016, itu ditujukan kepada para pemimpin perusahaan di Bekasi. Surat yang ditandatangani oleh Kapolres Kombes Umar Surya Fana itu sebetulnya merupakan penjabaran dari fatwa MUI No 56 Tahun 2016 tanggal 14 Desember tentang hukum menggunakan atribut nonmuslim bagi umat muslim.

Surat tersebut juga merujuk kepada UU RI No 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Kirsus Sqt Intelkam Polres Metro Bekasi Kota bernomor R09/Kirsus/XII/2016/SIK tanggal 14 Desember 2016 tentang Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2016/2017.

Adapun dalam surat tersebut, Kapolres mengimbau:

1. Agar pimpinan perusahaan menjamin hak beragama umat muslim dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan nonmuslim kepada karyawan/karyawati muslim.

2. Agar pimpinan perusahaan menjamin hak beragama umat Hindu, Buddha, Konghucu serta keyakinan lain dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan selain agamanya kepada karyawan/karyawati.

3. Tidak memberikan sanksi dalam bentuk apapun terhadap karyawan/karyawati yang tidak menggunakan atribut yang bernuansa Natal dan tahun baru.

Sosialisasi Bisa Dilakukan Lebih Bijak

Sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haram bagi umat muslim yang mengenakan atribut yang berkaitan dengan perayaan Natal. Hal itu pun mendasari sejumlah organisasi masyarakat (ormas) turut melakukan sosialisasi.

“Ini awalnya dari fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang kemudian menjadi dasar bagi ormas untuk melakukan sweeping atau sosialisasi atau apalah itu namanya di mal-mal,” kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam acara diskusi ‘Merangkai Indonesia dalam Kebhinnekaan’ di Aula Latif Hendraningrat, Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (19/12/2016).

Tito pun mengimbau agar sosialisasi bisa dilakukan dengan cara yang lebih bijak. Tito pun menegaskan apabila ormas-ormas itu menggunakan kekerasan saat melakukan sosialisasi, maka dia memerintahkan jajarannya untuk langsung melakukan penindakan.

“Saya sudah perintahkan ke jajaran jika yang ormas-ormas itu yang menggunakan kekerasan, maka saya perintahkan untuk langsung tangkap dan proses,” ujar Tito tegas.

Selain itu, Tito juga menyoroti aksi sosialisasi dari ormas dengan cara datang beramai-ramai ke ruang publik. Menurut Tito, hal itu bisa dihindari dengan cara yang lebih baik melalui sosial media atau undangan resmi.

“Lalu ada sosialisasi tapi mereka datangnya ramai-ramai gitu kan membuat orang takut. Sosialisasi itu kan bisa dilakukan dengan cara yang baik, misalnya lewat sosial media atau dengan undangan. Dan yang tidak boleh itu, kalau pemilik mal atau toko yang menyuruh karyawannya pakai atribut, jika tidak memakai akan dipecat. Itu tidak boleh,” ujar Tito seperti dilansir lenterakabah.com.

Tito pun mengaku akan berkoordinasi dengan MUI agar sosialisasi fatwa itu bisa dilakukan dengan baik. Selain itu, Tito juga telah memerintahkan jajarannya untuk mengawal proses tersebut. (eru/lentera)

 

 

Category: Headline, Indeks Berita, Indonesia