Kenaikan Biaya Pengurusan STNK dan BPKB Hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

65 views

Semerusatu.com: Kapolri,  Jenderal Tito Karnavian mengatakan, mulai 6 Januari 2017 biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) naik hingga tiga kali lipat.

04 soal STNKNamun, Kapolri menegaskan kenaikan tersebut untuk memberikan sistem pelayanan yang lebih baik kepada warga.

“Untuk memberikan pelayanan sistem yang lebih baik yaitu sistem online. SIM sudah online, STNK online, BPKB online. Jadi orang tidak perlu pulang kampung, bisa menghemat,” ujar Jenderal Tito, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (4/01/2017).

Jenderal Tito melanjutkan, kenaikan tersebut merupakan pertimbangan dari beberapa lembaga terkait. “Jadi tidak hanya Polri yang menaikkan harga. Kenaikan itu, pertama, temuan BPK karena dianggap harga material sudah naik, material itu untuk STNK, BPKB, jaman 5 tahun lalu segitu, sekarang sudah naik,” ujarnya.

Jenderal Tito melanjutkan, kenaikan juga diusulkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR yang mengatakan biaya mengurus STNK dan BPKB di Indonesia termasuk yang terendah di dunia.

“Kedua dari Banggar DPR, hasil temuan mereka, dengan harga itu termasuk terendah di dunia. Sehingga perlu dinaikkan karena daya beli masyarakat juga meningkat,” lanjutnya.

Sementara itu,  terkait dengan kenaikan ‎tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) khususnya dengan kendaraan bermotor Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, kenaikan itu merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan.

“Kenaikan ini bukan karena dari Polri tolong dipahami, kenaikan itu temuan BPK dan Badan Anggaran DPR,” kata Jenderal Tito.

BPK menganggap kenaikan tarif PNBP kendaraan bermotor karena kenaikan harga material. Baik untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku ‎Pemilik Kendaraan Bermotor. Serta, temuan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat tentang tarif PNBP kendaraan bermotor di Indonesia termasuk yang terendah di dunia.

“Sehingga perlu dinaikan karena daya beli masyarakat juga meninggkat. Sehingga bisa menambah Penghasilan negara,” katanya.

Kenaikan tarif PNBP ini, selain untuk menutupi harga material yang naik, juga untuk meningkatkan pelayanan sistem online untuk pembuatan Surat Izin Mengemudi, STNK, dan BPKB.

“Jadi kita terapkan dengan adanya kenaikan ini bukan hanya untuk kepentingan penghasolan negara tapi juga untuk perbaikan pelayanan kualitas mutu dari SIM, STNK, BPKB,” katanya.

Selain itu, dia menambahkan, sistem online ini juga akan diujicobakan terhadap pelaksanaan hukuman bukti tilang. Sehingga, pelanggar bisa langsung membayar denda tanpa ikut bersidang. Uji coba ini akan dilakukan di Jakarta pada bulan Januari 2017.

“Nanti tidak harus ikut sidang kalau males ikut sidang langsung bayar di bank,” kata Mantan Kapolda Metro Jaya ini.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016. PP ini mengatur adanya perubahan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) khususnya berkait dengan kendaraan bermotor. (eru/tbn)
 

Category: Headline, Indeks Berita, Indonesia